Masalah Pendidikan di Indonesia

Masalah Pendidikan di Indonesia

Peran Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bab ini akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan?. Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini. Pemerintah dan Solusi Permasalahan Pendidikan Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global. Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim. Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.” Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas ”Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Privatisasi dan Swastanisasi Sektor Pendidikan Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005). Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin. Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurut dia, privatisasi pendidikan merupakan agenda kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi. Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk cuci tangan.*** Penulis : Muliani Program Studi Biologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Negeri Bangka Belitung

Read More

Contoh Soal Geografi Semester 1 Kelas XI.IPS

1.       Biosfer adalah lapisan kehidupan yang terdapat dalam geosfer. Ada tiga lapisan besar tersebut yaitu...

a.       Lithosfer, atmosfer, hidrosfer

b.       Tumbuhan, hewan dan manusia

c.        Flora, fauna dan sumber daya mineral

d.       Sumber daya alam, sumber daya   manusia dan lingkungan hidup

e.        Kehidupan di darat, kehidupan di air, dan kehidupan di dalam tanah

2.       Hambatan persebaran fauna berupa lautan yang luas merupakan hambatan...

a.       Edafik

b.       Hayati

c.        Biologis

d.       Iklim

e.        Geografis

3.       Tumbuhan jati merupakan salah satu vegetasi khas dari...

a.       Hutan berdaun jarum

b.       Hutan hujan tropis

c.        Hutan musim

d.       Hutan berkayu keras

e.        Hutan rontok daerah sedang

4.       Hewan berikut merupakan hewan asli indonesia, yaitu...

a.       Kanguru

b.       Komodo

c.        Gajah

d.       Badak

e.        Cendrawasih

  

5.       Bison merupakan jenis hewan khas yang terdapat didaerah persebaran wilayah...

a.       Oriental

b.       Neotropical

c.        Neartik

d.       Ethiophian

e.        Paleartik

6.       Hutan yang terdiri dari bermacam-macam tumbuhan adalah...

a.       Heterogen

b.       Homogen

c.        Primer

d.       sekunder

e.        Produksi

7.       Ciri daerah tundra adalah...

a.       Hutan heterogen

b.       Padang semak

c.        Padang lumut

d.       Hutan homogen

e.        Hutan gugur

8.       Fauna maskot DKI jakarta adalah...

a.       Burung garuda

b.       Burut perkutut

c.        Elang bondol

d.       Burung kasuari

e.        Burung serindit

9.       Kaktus termasuk salah satu contoh tanaman...

a.       Xerophyta

b.       Hidrophyta

c.        Mesophyta

d.       Tropopyta

e.        Hygropyta

10.    Persebaran hutan hujan tropis di indonesia diantaranya paling banyak dipulau...

a.       Bali dan lombok

b.       Kalimantan dan papua

c.        Jawa dan kalimantan

d.       Sumatera dan jawa

e.        Jawa dan sulawesi

11.    Eceng gondok termasuk salah satu contoh tanaman...

a.          Xerophyta

b.          Hidrophyta

c.          Mesophyta

d.          Tropopyta

e.          Hygropyta

12.    Hutan savana di indonesia dapat dijumpai di...

a.       Kalimantan

b.       NTT

c.        Sumatra

d.       Bali

e.        Sulawesi

13.    Padang rumput didaerah amerika utara disebut...

a.       Semak belukar

b.       Praire

c.        Stepa

d.       Sabana

e.        Tundra

14.    Taman nasional gunung gede pangrango terdapat di provinsi...

a.       Jawa barat

b.       Jawa tengah

c.        Jawa timur

d.       Sumatera barat

e.        Kalimantan timur

15.    Semua orang yang tinggal di suatu tempat sekurang-kurangnya enam bulan atau satu tahun pada saat diadakan pencacahan penduduk disebut ....

a.       Warga masyarakat    

b.       Penduduk

c.        Warga negara              

d.       Masyarakat

e.        Sumber daya manusia

16.    Di suatu wilayah diketahui jumlah kelahiran sebesar 967.000 jiwa dan kematian sebesar 659.000 jiwa, sedangkan terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa dan emigrasi sebesar 512.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk totalnya!

a.       6.850.000 jiwa            

b.       6.850 jiwa

c.        685.000 jiwa               

d.       685 jiwa

e.        68.500 jiwa

17.    Sensus de jure, yaitu jenis sensus yang dilaksana kan terhadap ....

a.       Warga negara Indonesia yang dijumpai petugas

b.       Warga negara asing yang dijumpai petugas sensus

c.        Warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus

d.       Semua penduduk daerah sesuai dengan KTP

e.        Semua penduduk yang dijumpai petugas sensus

18.    pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah mulai tingkat terendah yaitu desa atau kelurahan adalah…

a.       Registrasi      

b.       Survei

c.        Sensus De Facto         

d.       Mencatat

e.        Sensus De Jure

19.    Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya bayi yang ....

a.       Lahir hidup dalam suatu negara selama satu tahun

b.       Lahir tiap 1.000 penduduk dari kelompok usia tertentu

c.        Dilahirkan oleh penduduk wanita dalam satu tahun

d.       Dilahirkan oleh wanita usia subur dalam satu tahun

e.        Lahir hidup tiap 1.000 penduduk dalam satu tahun

20.    Sebuah Provinsi memiliki jumlah penduduk berjumlah 100.000 jiwa. Dan memiliki angka kelahiran sebesar 30% dari jumlah penduduk dan angka kematian sebesar 20%. Berapakah jumlah penduduk Provinsi tersebut.

a.       10.000 jiwa  

b.       11.100 jiwa

c.        11.000 jiwa  

d.       111.000 jiwa

e.        110.000 jiwa

21.    Di suatu wilayah diketahui terdapat jumlah kelahiran 967.000 jiwa sedangkan jumlah kematiannya adalah 659.000 jiwa. Hitung pertumbuhan penduduk alaminya

a.       308 jiwa       

b.       308.000 jiwa

c.        3.080 jiwa    

d.       3.080.000 jiwa

e.        30.800 jiwa

22.    Nilai dependency ratio adalah 70 artinya....

a.       Terdapat 70 laki-laki di antara 100 perempuan

b.       Terdapat 70 perempuan di antara 100 laki-laki

c.        Terdapat 70 penduduk usia nonproduktif di antara 100 penduduk produktif

d.       Terdapat 70 penduduk usia produktif di antara 100 penduduk nonproduktif

e.        Terdapat 70 perempuan di antara 100 orang penduduk usia nonproduktif

  

23.    Unsur kualitas penduduk adalah...

a.       Tingkat kelahiran

b.       Tingkat pendidikan

c.        Jumlah penduduk

d.       Pertumbuhan penduduk

e.        Tingkat kematian

24.    Salah satu faktor promortalitas adalah...

a.       Menikah usia dini

b.       Lingkungan yang bersih

c.        Fasilitas kesehatan yang kurang

d.       Kemajuan teknologi

e.        Program keluarga berencana

25.    Piramida penduduk indonesia pada umumnya adalah...

a.       Ekspansif

b.       Stasioner

c.        Konstruktif

d.       Limas

e.        Granat

26.    Penduduk wanita Desa Jetis berusia 20–30 tahun pada tahun 2006 berjumlah 2.500 jiwa dan jumlah kelahiran hidup dari wanita berusia 20–30 tahun berjumlah 75 jiwa. Jadi tingkat kelahiran bayi menurut golongan umur di Desa Jetis adalah ... jiwa/tahun.

a.       34  

b.       31

c.        33  

d.       30

e.        32

27.    Pada tahun 2005 jumlah penduduk di suatu wilayah sebesar 7.584.000 jiwa, sedang luas wilayah tersebut adalah 226.782 km2. Berapakah kepadatan penduduk aritmatik wilayah tersebut?

a.       11,22 jiwa/ km²

b.       22,33 jiwa/ km²

c.        33,44 jiwa/ km²

d.       44,55 jiwa/ km²

e.        55,66 jiwa/ km²

28.    Di suatu wilayah diketahui bahwa jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2004 adalah 7.241.500 Jumlah kelahirannya adalah 967.000 jiwa. Hitunglah angka kelahiran kasarnya!

a.       0,134 bayi/1000 wanita

b.       1,34 bayi/1000 wanita

c.        13,4 bayi/1000 wanita

d.       134 bayi/1000 wanita

e.        1340 bayi/1000 wanita

29.    Dalam suatu wilayah jumlah penduduk wanita umur 19-30 tahun adalah 3.825.000 orang. Jumlah kematian golongan umur tersebut dalam satu tahun adalah 144.000 orang. Berapakah ASDR nya?

a.       3,7647 jiwa  

b.       3764,7 jiwa

c.        37,647 jiwa  

d.       37647 jiwa

e.        376,47 jiwa

30.    Usia penduduk 0-14 tahun disebut usia...

a.       Belum produktif

b.       Tidak produktif

c.        Transisi produktif

d.       Semi produktif

e.        Sangat produktif

31.    Di negara berkembang angka kelahiran dikatakan rendah jika CBR per 1000 penduduk ....

a.       < 40               

b.       > 40

c.        < 30               

d.       35

e.        > 30

32.    Suatu wilayah mengalami pertumbuhan penduduk alami jika perbandingan antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ....

a.       kurang          

b.       sama besar

c.        lebih besar    

d.       lebih kecil

e.        sedikit

33.    Salah satu faktor pronatalitas adalah...

a.       Anggapan banyak anak banyak rezeki

b.       Anggapan anak beban keluarga

c.        Pembatasan usia menikah

d.       Pembatasan tunjangan anak

e.        Program keluarga berencana

34.    Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya yaitu SDA...

a.       Hayati dan nonhayati

b.       Materi dan nonmateri

c.        Mineral dan nonmineral

d.       Energi dan nonenergi

e.        Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui

35.    Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui...

a.       Emas

b.       Hewan

c.        Gas alam

d.       Batubara

e.        Tembaga

36.    Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui...

a.       Hutan

b.       Tanaman

c.        Tumbuhan

d.       Hewan

e.        Tembaga

37.    Contoh sumber daya alam hasil perkebunan adalah...

a.       Kayu

b.       Rotan

c.        Getah damar

d.       Kulit kayu

e.        Teh

38.    Berikut ini contoh sumber daya alam energi, kecuali...

a.       Minyak bumi

b.       Gas alam

c.        Batu bara

d.       Kayu bakar

e.        Tembaga

39.    Daging, telur dan susu merupakan contoh sumber daya alam...

a.       Organik

b.       Energi

c.        Hewani

d.       Nabati

e.        Mineral

40.    Berikut ini bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah...

a.       Pertanian

b.       Perkebunan

c.        Kehutanan

d.       Perikanan

e.        Pertambangan

41.    Hasil pertanian rakyat digunakan untuk...

a.       Diekspor keluar negeri

b.       Dipasarkan didalam negeri

c.        Dipasarkan dipasar tradisional

d.       Untuk memenuhi kebutuhan sendiri

e.        Untuk keperluan industri

42.    Berikut ini jenis tanaman perkebunan, kecuali...

a.       Karet

b.       Tembakau

c.        Padi

d.       kopi

e.        Tebu

43.    Berikut ini jenis tanaman obat, kecuali...

a.       Jahe

b.       Kunyit

c.        Pisang

d.       Temulawak

e.        Kumis kucing

44.    Struktur penduduk yang ditandai dengan kelompok usia 15 tahun ke bawah lebih kecil daripada kelompok penduduk usia 65 adalah ....

a.       Struktur penduduk muda

b.       Struktur penduduk tua

c.        Struktur penduduk stasioner

d.       Struktur penduduk tetap

e.        Struktur penduduk sedang

45.    Suatu daerah yang memiliki angka kematian kasar dan kematian bayi yang tinggi, serta umur harapan hidupnya rendah, maka daerah tersebut dapat dikatakan ....

a.       Merupakan daerah kumuh

b.       Kualitas kesehatan yang baik

c.        Kualitas kesehatan yang rendah

d.       Baby boom

e.        Angka ketergantungan yang tinggi

                                                                                                                                            Sumber. Bloggernya Geografi.

Read More